[BP] – Tatar Sunda
Dana pinjaman sebesar Rp. 16,5 triliun dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat bertujuan mendorong pemulihan ekonomi.
Dana tersebut dikucurkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan negara di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedua provinsi tersebut memiliki kontribusi PDB lebih dari 30 persen secara nasional sehingga apabila ekonomi di kedua provinsi tersebut pulih, akan berdampak cukup besar pada perbaikan ekonomi nasional.
Dia mengatakan kedua provinsi tersebut merupakan Pemda pertama yang memanfaatkan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk daerah.
Sri Mulyani menjelaskan rincian pinjaman tersebut adalah Rp12,5 triliun untuk DKI Jakarta yang terdiri dari Rp4,5 triliun pada tahun ini dan Rp8 triliun untuk tahun depan, serta Rp4 triliun untuk Jawa Barat yang terdiri dari Rp1,9 triliun untuk tahun ini dan Rp2,09 triliun untuk tahun depan.
“Pinjaman ini akan kami lihat dan integrasikan dalam nota keuangan RAPBN tahun depan,” jelas Menteri Sri Mulyani dalam peluncuran program penempatan dana untuk BPD dan pinjaman daerah di Jakarta, Senin, dikutip dari anadolu.
Pinjaman untuk DKI Jakarta digunakan untuk proyek air minum, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga.
Sementara untuk Jawa Barat pinjaman diusulkan untuk proyek rumah sakit, jalan, jembatan, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, dan penataan kawasan khusus. [jayadewata]
