316 views

Sanksi Berat Buat Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi berat pelanggar protokol kesehatan
ilustrasi.net - pakuan

[BP] – Tatar Sunda

Pilkada 2020 tetap akan berlangsung di masa pandemi ini, meskipun banyak pihak yang meminta agar pelaksanaan pilkada 2020 diundur sampai pandemi mereda.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung sanksi pemotongan kampanye para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020. 

Menurutnya, sanksi tersebut dapat membuat para calon kepala daerah lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama masa kampanye.

“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada para calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada serentak 2020, Golkar siap diskualifikasi Cakada internalnya sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” kata Azis Syamsuddin melalui keterangan pers tertulisnya, Kamis (24/9).

Menurutnya sanksi tegas tersebut berguna demi menyelamatkan para calon kepala daerah, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi. 

Azis mewanti-wanti jangan sampai Pilkada serentak 2020 menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pesta demokrasi.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik ini berharap setiap partai memiliki komitmen yang sama di Pilkada serentak Desember ini. 

Agar menjawab keinginan publik, sehingga Pilkada serentak dapat berjalan bebas dan rahasia serta, aman, jujur dan adil.

Politisi asal Lampung itu mendesak adanya kesadaran kolektif Calon Kepala Daerah agar memiliki sifat dan sikap semangat gotong-royong dalam melawan Covid-19. [jayadewata]

Respon (19)

  1. memberikan sanksi semoga menjadikan efek jera agar kedepan nya tidak terjadi lagi hal seperti itu. Terlebih Sebagai pemimpin daerah harus menjadi panutan kepada masyarakatnya agar lebih peduli terhadap meningkatnya jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia

  2. Sangat bagus dengan adanya sanksi tegas terlebih dalam acara pilkada ini, agar semua tetap aman dan terkendali. Dan tetap patuh mengikuti aturan protokol kesehatan

  3. Apabila memang pilkada tetap di jalankan semoga protokol kesehatan bisa di siplin di lakukan oleh para calon sehingga rantai penyebaran tidak akan terus meningkat,dan saya setuju apabila para calon melanggar peraturan protokol kesehatan maka harus di beri sanksi agar jera

  4. Sangat setuju,semoga dengan sangsi ini menjadi pelajaran dan membuat para pelaku jera akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

  5. Pelanggar protokol kesehatan memang harus diberikan sanksi agar jera terlepas itu masyarakat biasa atau pun kepala daerah,apalagi untuk calon kepala daerah yg seharusnya menjadi contoh yg Baik bagi masyarakat nya

  6. Betul sekali. Sebagai pemimpin daerah harus menjadi panutan kepada masyarakatnya agar lebih peduli terhadap meningkatnya jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia

  7. Betul sekali. Sebagai pemimpin daerah harus menjadi panutan kepada masyarakatnya agar lebih peduli dan taat aturan terhadap banyaknya jumlah kasus positif covid-19.

  8. Setuju sekali dengan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung sanksi pemotongan kampanye para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dalam revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020.

  9. Setuju, dengan memberikan sanksi yang berat bagi calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan. bila ada yang melanggar peraturan sebaiknya diberi sangsi yang berat agar tidak ada yang melanggar lagi

    1. Sangat setuju dgn diberikan oelh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin semoga dgn sanksi tegas tersebut berguna demi menyelamatkan para calon kepala daerah

  10. Menurut saya memang seharusnya begitu,bila ada yang melanggar peraturan sebaiknya diberi sangsi yang berat agar tidak ada yang melanggar lagI, baik itu para calon Pilkada ataupun orang² biasa, hukuman harus tetap sama agar adil

  11. Setuju, dengan memberikan sanksi yang berat bagi calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan itu akan membuat para calon kepala daerah lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan juga salah satu upaya untuk memutusnya rantai covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.