[BP] – Tatar Sunda
Terkait masalah pertanian, Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno menyatakan bahwa fokus Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada bawang putih harus diimbangi dengan jumlah ketersediaan lahan yang ada di daerah.
Dirinya berpendapat, saat ini tidak banyak lahan di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tidak terlalu tinggi yang cocok untuk penanaman bawang putih.
Lebih lanjut Sutrisno mengatakan walaupun ada, pastinya lahan tersebut telah diisi dengan komoditas produk pertanian lainnya. Untuk bisa mencapai lahan yang diinginkan, ia menyarankan agar dilakukan koordinasi, komunikasi, dan, intensitas pengembangan program dengan pemerintah daerah otonom.
“Karena yang tahu area adalah pemda, nanti kebijakan ada di kementerian. Selama ini apa yang juga saya temukan itu bukan karena daerah juga menemukan, daerah itu tidak tahu bahwa saya menemukan areal bawang putih yang luas di Kabupaten Majalengka. Jadi, aktivitas, peran aktif, kreativitas, juga harus didorong, agar daerah pun juga melakukan kebijakan yang sama dengan pusat,” terangnya ketika dihubungi parlementaria, Senin (5/10).
Wajib tanam importir setiap lima persen dari pengajuan impor yang diharapkannya menjadi salah satu solusi pendukung dalam rangka swasembada bawang putih, implementasinya masih belum maksimal.
Dia menilai harus ada inovasi pendekatan yang harus dilakukan selain wajib tanam, agar tujuan swasembada bawang putih 2021 dapat tercapai.
Selain itu, Sutrisno mengingatkan bahwa political will dari pemerintah sangat dibutuhkan guna mewujudkan target swasembada bawang putih di 2021.
Target Kementerian pertanian untuk mencapai swasembada bawang putih programnya harus komprehensif. Tidak hanya terus menerus mengandalkan APBN seperti selama ini. [jayadewata]
